ppid-ku

Pengklasifikasian Informasi Publik adalah penetapan informasi sebagai Informasi yang Dikecualikan berdasarkan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.

(1). Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang. (2). Penetapan Pengklasifikasian Informasi dilakukan atas persetujuan pimpinan Badan Publik yang bersangkutan.

Surat penetapan klasifikasi paling sedikit memuat: a. jenis klasifikasi Informasi yang Dikecualikan; b. identitas pejabat PPID yang menetapkan; c. Badan Publik, termasuk unit kerja pejabat yang menetapkan; d. Jangka Waktu Pengecualian; e. alasan pengecualian; dan f. tempat dan tanggal penetapan.

Slideshow ini membutuhkan JavaScript.