ppid-ku

DILEMA KONVERGENSI IT DAN TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (information and communication technology/ICT) dewasa ini membuat arus globalisasi (politik, sosial, ekonomi, dan budaya) terasa makin deras mengalir ke seluruh penjuru dunia. Menghapus batas-batas ruang antar negara, bahkan menghapus batas jarak dan waktu.

Menurut David Harvey, kecenderungan ini dapat disebut sebagai pemampatan ruang-waktu yang dapat mendorong percepatan perubahan dunia kehidupan [David Harvey:1990]. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dunia juga tidak dapat mengelak dari pengaruh derasnya arus globalisasi tersebut. Terlebih, setelah pemerintahan sentralistik dan represif (Orde Baru) tidak berkuasa. Reformasi telekomunikasi (yang ditandai penghapusan monopoli telekomunikasi menyusul pemberlakukan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi) dapat menggelinding sangat pesat. Hingga arus globalisasi semakin menukik tajam karena dampaknya mampu menyentuh langsung kepada individu-individu di pelosok pedesaan.
Cepatnya perkembangan ICT pasca reformasi politik 1998 dan reformasi telekomunikasi 1999 itu setidaknya telah menciptakan banyak perubahan di tengah masyarakat Indonesia akibat pengaruh terjadinya konvergensi atau ‘perkawinan fungsi’ antara teknologi komputer (baik perangkat keras maupun perangkat lunak) dan teknologi komunikasi (telepon seluler dll) sebagai sarana pengolah/penyebaran informasi (data, teks, audio, visual). Betapa tidak? Masyarakat desa yang semula kurang pergaulan (kuper) dan gagap teknologi (gaptek) kini punya peluang untuk berkomunikasi, menggali/mengolah informasi dan menjalin relasi dengan setiap orang di berbagai tempat untuk melakukan kerja-kerja kreatif dan produktif.
Ribuan pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke juga bisa lebih menyatu karena penduduknya bisa melakukan kerja-kerja sinergi antar pulau (telework) dalam waktu lebih cepat dan singkat berkat berkembangnya konvergensi antara teknologi, komunikasi dan informasi (ICT) di Indonsia pasca reformasi telekomunikasi ini. Sayangnya, di balik derasnya arus reformasi dan globalisasi tersebut, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / Human Development Index (HDI) Indonesia ternyata masih tertinggal dari negara-negara tetangga. Pada tahun 2004, ranking HDI Indonesia memang mengalami peningkatan, yakni dari ranking ke-112 pada tahun 2003 naik ke rangking 111 pada tahun 2004.

Pada tahun 2006, rangking HDI Indonesia naik lagi menjadi 108. Kendati demikian, HDI Indonesia tetap jauh tertinggal jika dibandingkan dengan HDI Malaysia dan Thailand (lihat Tabel di bawah). Padahal, HDI diukur berdasar tingkat pendapatan per kapita, pendidikan dan kesehatan. Celakanya, di balik pesatnya perkembangan ICT itu juga membawa dampak-dampak negatif. Salah satunya adalah maraknya peredaran video-video mesum yang direkam dengan telepon seluler multi media. Ironinya, tidak sedikit para pejabat publik dan pelajar yang terjebak dalam fenomena video mesum by telepon seluler ini. Di sisi lain, banyak juga modus kejahatan yang berkembang dengan menggunakan teknologi telekomunikasi (cybercrime).
Tabel Ranking HDI Indonesia dan Asia Negara 2003 2004 2006 Thailand 74 76 74 Malaysia 58 59 61 Philipina 85 83 84 Indonesia 112 111 108 China 104 94 81 Vietnam 109 112 109 Sumber: UNDP
Pertanyaan yang muncul kemudian, sampai sejauh manakah keuntungan positif yang diperoleh masyarakat dari konvergensi ICT dewasa ini? Mungkinkah tingginya dinamika konvergensi ICT dewasa ini akan memberikan dampak postif lebih luas kepada masyarakat ketimbang dampak buruk semacam maraknya video mesum dan cybercrime? Mungkinkah konvergensi ICT itu dapat mendorong masyarakat Indonesia bergerak lebih maju untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dari negara lain? Sebaliknya, mungkinkah pesatnya perkambangan konvergensi ICT justru akan memperlebar kesenjangan sosial ekonomi antara yang kuat dan yang lemah karena penduduk Indonesia masih banyak yang cacat teknologi komunikasi dan informasi (ICT difable)? Serangkaian pertanyaan di atas, barangkali patut direnungkan sebagai bahan refleksi dalam menyongsong masa depan bangsa Indonesia di era informasi ini. Harus diakui, antara dekade 1990-an hingga menjelang 2010 ini memang ada perbedaan menyolok dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (information and communication technology / ICT) di Indonesia. Kalau meminjam perspektif “The Third Waves” karya Alvin Toffler (1990), kondisi Indonesia pada era 1990-an lalu dapat dikatakan agak tertinggal dengan negara lain. Kenapa demikian?

Menurut Alvin Toffler, sejarah manusia dapat dibagi dalam tiga gelombang; yakni 1. Zaman Pertanian (gelombang pertama; 8000 SM – 1300 SM); 2. Zaman Industri (gelombang kedua; tahun 1736 – 1960); 3. Zaman Informasi (gelombang ketiga; masa kini). Namun pada masa dekade 1990-an lalu Indonesia baru dapat melewati dua zaman, yakni pertanian (gelombang pertama) dan industri (gelombang kedua), tapi belum bisa memasuki zaman informasi (gelombang ketiga). Sementara negara lain banyak yang sudah memasuki tiga zaman (pertanian, industri dan informasi).

Indonesia dapat disebut tertinggal dengan negara-negara lain dalam memasuki zaman informasi karena pada dekade 1990-an lalu ruang informasi publik masih ‘dimonopoli’ oleh pemerintah (Orde Baru) yang sangat sentralistik – represif. Seperti diketahui, pada masa Orde Baru lalu, kebebasan informasi dan berkespersi/berpendapat merupakan ruang yang sangat ‘mahal’ bagi publik.

Pers banyak dikekang oleh pemerintah, bahkan tidak sedikit media cetak yang diberedel. Sementara dalam pengeloalaan telekomunikasi juga dimonopoli oleh pemerintah. Data lain dari UNIDO Report “ Indonesia : Policy Support for Industrial Recovery (2000) juga menunjukkan bahwa dalam kurun 1985-1997 kontribusi teknologi tinggi terhadap ekspor Indonesia relatif tetap, bahkan ada kecenderung porsi industri berteknologi rendah semakin dominan [Philips Kembaren: Asosiasi Industri Elektronika Telekomunikasi].
Indonesia baru dapat dikatakan memasuki zaman informasi setelah terjadinya reformasi politik 1998 (ditandai jatuhnya kekuasaan Orde Baru) yang diperkuat dengan adanya reformasi telekomunikasi 1999 (ditandai diberlakukannya UU Nomor 36 Tahun 1999 Telekomunikasi). Sebab, setelah terjadi reformasi politik 1998 dan reformasi telekomunikasi 1999 itulah, arus informasi dapat berkembang bebas tanpa adanya pengaruh kekuasaan yang represif lagi, sedang pengelolaan jasa telekomunikasi juga tidak dimonopoli lagi oleh pemerintah. Perubahan mendasar ini telah mendorong terjadinya konvergensi antara teknologi, telekomunikasi dan informasi.

Dalam konteks politik, kebebasan informasi yang dijamin dalam Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 telah membuka ruang cukup luas kepada publik dalam berkomunikasi dan memperoleh/mengolah informasi untuk mengembangkan potensi pribadi secara kreatif bersama lingkungan sosialnya.

Dalam konteks pengelolaan telekomunikasi pasca pemberlakuan UU Nomor 36 Tahun 1999, terjadi beberapa perubahan mendasar seperti yang dirumuskan dalam Blue Print ICT Indonesia (Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 72/1999), yakni; 1. Beralihnya fungsi telekomunikasi dari utilitas menjadi komoditi perdagangan; 2. Bergesernya fungsi pemerintah dari memiliki, membangun dan menyelenggarakan telekomunikasi menjadi badan yang hanya menentukan kebijakan, mengatur, mengawasi dan mengendalikan sektor telekomunikasi; 3. Peningkatan peran swasta sebagai investor prasarana dan penyelenggara jasa telekomunikasi; 4. Transformasi struktur pasar telekomunikasi dari monopoli ke persaingan. Dampaknya, iklim bisnis bidang telekomunikasi bisa tumbuh sangat pesat. Menurut Direktur Corporate Service PT Indosat, Wahyu Wijayadi, Indonesia merupakan negara teramai di dunia dari sisi pelaku operator karena pemain bisnis seluler yang berkompetisi di pasar domestik mencapai 10 operator. Pemain bisnis seluler Indonesia itu jauh lebih banyak dari Singapura, Filipina, Malaysia (ketiganya hanya terdapat tiga operator); Thailand (lima operator), Amerika Serikat (empat operator), India (enam operator), dan China (dua operator) [Wahyu Utomo; Jurnas -2008] Sejak reformasi politik dan reformasi telekomunikasi itulah perkembangan ICT bisa menjadi kunci penentu masa depan bangsa karena ICT dapat berfungsi sebagai enabler dalam perubahan sosial budaya kemasyarakatan di berbagai bidang; seperti pengembangan kehidupan politik yang lebih demokratis, pengembangan budaya dan pendidikan, dan peningkatan kapasitas governance di berbagai sektor pembangunan – termasuk pelayanan publik.

Tanpa ada reformasi politik dan telekomunikasi, pesatnya perkembangan ICT di dunia belum tentu bisa mendorong Indonesia mengalami kemajuan seperti saat ini. Sebab, jika kebebasan memperoleh informasi dan berekspresi tetap dikekang – tentunya dapat memandulkan kreatifitas anak bangsa dan bisa menciptakan generasi-genarasi telmi (telat mikir) karena untuk megeluarkan pendapat saja takut ditangkap.
Namun berkat reformasi politik dan reformasi telekomunikasi itulah, ruang konvergensi ICT di Indonesia bisa berkembang lebih dinamis. Setidaknya terbukanya kebebasan memperoleh informasi dan berekspresi telah mendorong tumbuhnya pemikiran-pemikiran kreatif dan menciptakan peluang-peluang usaha produktif yang didukung dengan teknologi komunikasi modern.

Sekarang, pada zaman informasi ini, masyarakat Indonesia bisa mengakses internet dari mana-mana; bukan hanya dari kantor, rumah atau warnet, tapi juga bisa mengakses internet dari kafe, taman atau di dalam mobil secara nirkabel. Telepon seluler pun bukan sekedar alat telekomunikasi an-sich tapi bisa dipakai sebagai alat pengolah data dan informasi secara multi media. Pedagang batik yang semula hanya memasarkan dagangannya di tingkat lokal (antar kota domestik) saja, kini bisa memasuki pasar global berkat dukungan ICT. Seorang wanita di Bandung selatan menjadi terkenal di seantero dunia dan bertambah kekayaannya setelah ia membuka jasa perdagangan melalui Internet. Masyarakat bisa transaksi dari mana saja secara online by phone atau internet melalui laptop/telepon seluler.

Transfer knowledge bisa berlangsung lebih cepat dan efektif karena para mahasiswa dan pelajar yang semula kesulitan memperkaya buku-buku referensi, kini dapat memburu ilmu melalui internet. Sementara kualitas dan kuantitas produk informasi yang dapat diakses publik kini makin beragam. Hanya saja kemajuan ICT ini membuat media tradisional, terutama media cetak, bisa terancam runtuh karena perkembangan media mulai beralih secara online ke internet. Data menunjukan, 70 % anak muda di Amerika Serikat dan Eropa tidak lagi membaca koran atau menonton televisi. Mereka beralih ke internet karena mereka bisa mendapatkan segala macam informasi yang mereka inginkan.

Menurut Ishadi SK, bersamaan dengan perpindahan media dari media tradisional ke media internet, pasar iklan otomatis akan bergerak ke internet (new media). Tak aneh, jika produksi informasi di Indonesia kini sudah bergerak dengan menggunakan jaringan (network) secara online seperti yang dikembangkan JPNN (Jawa Pos Network News) baik melalui media cetak, televisi maupun internet. Kuatnya konvergensi ICT di Indonesia bukan hanya mendorong tumbuhnya perdagangan barang dan jasa, tapi juga memacu komunikasi politik di Indonesia lebih dinamis dan mulai bergerak seperti di Amerika Serikat dan Eropa. Sekedar diketahui, kemenangan Barack Obama dalam pemilihan presiden lalu tak lepas dari kecerdikannya memanfaatkan internet. Menurut ”Financial Times” (13 Juni 2008), Tim Obama telah menggelar 30.000 rekaman video kampanye yang dapat diakses lewat YouTube, Myspace, Facebook.

Selama kampanye 15 bulan, video kampanye Obama rata-rata bertambah 2-3 video per hari dan lebih dari 50 juta orang menonton video kampanye Obama. Perdana Menteri (PM) Italia Silvio Berlusconi dapat memenangkan pemilihan kedua melalui jaringan Media Set miliknya : televisi,radio, koran, dan internet di seluruh Italia. Komunikasi politik serupa juga telah dikembangkan di Indonesia ketika para kandidat presiden dan partai-partai politik ikut bersaing dalam Pemilu 2004 lalu dan menjelang Pemilu 2009 ini.
Dalam pembaharuan tata pemerintahan, Electronic Government (e-Government) kini sudah menjadi terminologi yang sering dipakai untuk mendorong terjadinya transformasi paradigma dalam layanan publik. Akuntabilitas, transparansi, akurasi, kecepatan proses layanan, dan produktivitas menjadi kata yang sering diasosiasikan dengan e-Government. Yang menggembirakan, menurut Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Departemen Komunikasi dan Informatika (Postel Depkominfo) Basuki Yusuf Iskandar, sektor jasa informasi dan telekomunikasi atau ICT telah memberikan sumbangan Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 1,8 persen atau melebihi dari prediksi sejumlah lembaga asing yang hanya berkisar 1,3 persen.[Wahyu Utomo; Jurnas -2008]

Sepanjang tahun 2008 pemerintah Indonesia kembali mengeluarkan beberapa regulasi baru, yaitu: penurunan tarif interkoneksi yang berujung pada penurunan tarif pengut telekomunikasi; UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik [Siaran Pers Depkominfo No. 21/PIH/KOMINFO/12/2008].

Regulasi-regulasi baru itu jelas makin membuat ruang konvergensi ICT makin terbuka dan memberikan kesempatan dan jaminan hukum lebih luas kepada publik dalam penggalian dan pengolahan informasi (visual, audio, data dll) untuk mengembangkan usaha-usaha produktif. Kemajuan itu tentunya memberikan lebih banyak keuntungan kepada masyarakat Indonesia karena di antara ratusan juta penduduknya kini memiliki peluang untuk menguasai dunia. Seperti disebutkan Thomas Friedman (dalam The Lexus and The Olive Tree : Understanding Globalization) bahwa siapa yang menguasai informasi akan menguasai dunia. Praktisi pers Indonesia sendiri, Ishadi SK, juga berpendapat bahwa mereka yang berkuasa di era ini adalah mereka yang menguasai jaringan telekomunikasi software dan hardware serta menguasai kreatifitas.

Tantangan dan Prioritas Kebijakan

Pendek kata, penataan regulasi yang dilakukan pemerintah selama sekitar 10 tahun terakhir ini benar-benar telah memberikan jalan yang cukup luas kepada publik untuk bergerak lebih maju mengikuti arus revolusi informasi global dengan memanfaatkan pesatnya perkembangan ICT di tingkat global. Tapi persoalannya adalah, kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia masih tergolong rendah jika dilihat dari rendahnya HDI [UNDP].
Padahal, indikator utama HDI adalah pendapatan perkapita dan pendidikan penduduk. Tak aneh, jika penggunaan ICT di Indonesia masih belum optimal dalam mendorong produktivitas karena user ICT masih cenderung terbatas pada pemenuhan gaya hidup modern. Tidak sedikit, orang memaksakan diri membeli laptop atau telepon seluler multi media hanya semata-mata untuk memenuhi gaya hidup modern agar dirinya tidak disebut gaptek dan kuper, sementara kesadaran diri untuk memperkuat kapasitas /kompetensi pribadi dalam memacu produktivitas personal dengan memanfaatkan terbukanya ruang konvergensi ICT termasuk masih lemah.

Dengan kata lain, kompetensi SDM Indonesia menggunakan ruang konvergensi ICT untuk mengembangkan usaha-usaha produktif terbilang masih belum kuat. Bahkan, istilah konvergensi itu sendiri masih belum pupluer di tengah masyarakat Indonesia karena masyarakat yang masih ‘cacat’ teknologi informasi komunikasi (ICT difable) memang tidak sedikit.

Di sisi lain, pengembangan jaringan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia masih belum merata ke setiap daerah terpencil. Menurut data Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (2007), dari sekitar 72.000 desa di Indonesia, 38.471 diantaranya belum terjangkau fasilitas telekomunikasi.

Sementara pelanggan jaringan telepon di pedesaan hanya sekitar 20,5 % dari total pelanggan dan teledensitas di daerah rural sangat rendah (sekitar 0,2%). Jika dilihat dari Digital Acces Index (DAI) indeks kemampuan akses dan penggunaan ICT penduduk dalam satu negara. Pada tahun 2002, Indonesia hanya memiliki angka DAI sebesar 0,34 (tergolong medium access) atau berada pada peringkat ke-51 di bawah Mongolia. Sementara angka DAI negara tetangga (kecuali Vietnam) jauh lebih tinggi; Singapura (0,75), Malaysia (0,57), Brunei (0,55), Thailand (0,48).

Masih rendahnya kualitas SDM, rendahnya pendapatan per kapita penduduk, serta belum meratanya jaringan infrastruktur telekomunikasi itu menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapai Indonesia dalam menyikapi persaingan global zaman informasi ini ternyata tidak ringan. Sebab, jika kesenjangan antara rendahnya kualitas SDM – pendapatan perkapita Indonesia dengan pesatnya perkembangan ICT di tingkat global dewasa ini dibiarkan saja dan tidak segera diatasi, maka akan berpotensi memperlebar disparitas (kesenjangan) sosial-ekonomi di tengah masyarakat.

Disparitas sosial ekonomi ini tentunya juga diikuti kesenjangan digital dan dapat melahirkan generasi-generasi lain yang ‘cacat’ teknologi informasi komunikasi (ICT difable) seperti yang tergambar dalam idiom-idom gaptek (gagap teknologi), telmi (telat mikir) atau cumi (cuma minjem).

Tidak hanya itu, keterbatasan kualitas SDM (kapasitas /kompetensi) tersebut bisa menjadikan bangsa Indonesia hanya sebagai sebagai masyarakat user pasif atau daerah pasar industri barang dan jasa karena penduduknya masih miskin kreatifitas. Untuk itu, jika Indonesia ingin bergerak maju setara dengan negara lain, diperlukan penguatan kapasitas /kompetensi SDM Indonesia dan pemerataan kesempatan akses ICT hingga ke tingkat desa — termasuk terhadap penduduk ekonomi lemah.

Dalam hal ini, pemerintah patut memprioritaskan pengembangan pendidikan masyarakat dengan memasukkan ICT sebagai kurikulum wajib pada anak sekolah/mahasiswa. Hal lain yang tak boleh diabaikan pemerintah adalah memperluas kesempatan akses ICT dengan pemerataan infrastruktur telekomunikasi dan menekan tarif semurah-murahnya agar penduduk ekonomi lemah juga memiliki kesempatan mengembangkan diri untuk memasuki persaingan global dengan memanfaatkan ruang konvergensi ICT secara optimal.
Tanpa ada pemerataan dan peningkatan kualitas SDM, masyarakat Indonesia bisa tertinggal dalam persaingan global, bahkan bisa ‘tergilas’ oleh krisis global (politik, sosial, ekonomi dan budaya).
Selama tahun 2008 pemerintah memang sudah mengeluarkan kebijakan penurunan tarif interkoneksi yang berujung pada penurunan tarif pungut telekomunikasi, namun akan lebih bijak lagi jika pemerintah dan pelaku bisnis telekomunikasi/teknologi memperkuat sinergitas untuk semakin mempermurah biaya pembelian/penggunaan teknologi/telekomunikasi yang dibebankan kepada para user Indonesia.
Bagaimanapun, potensi pasar teknologi/telekomunikasi di Indonesia tidak akan tumbuh dengan kuat jika kondisi sosial-ekonomi masyarakat Indonesia sendiri tidak diperkuat dengan menfaatkan ICT itu sendiri. Bukankah krisis ekonomi global yang melanda Amerika Serikat bisa dijadikan ‘guru’ yang baik dalam menata Indonesia? Negara super power semacam Amerika Serikat yang dikenal sangat liberal (politik, ekonomi, sosial, budaya) dan menjadi pusat trend-seter gaya hidup modern dunia. Toh kini juga bisa terkena krisis ekonomi global. Bagaimana dengan nasib Indonesia jika tak mampu memanfaatkan pesatnya perkembangan ICT dengan baik? Semoga saja tulisan sederhana ini bisa menjadi bahan refleksi untuk menggali inspirasi-inspirasi yang lebih cerdas lagi demi menyikapi revolusi informasi dewasa ini. (tile32@yahoo.com).*Ilustrasi: Avanza Audio

Oleh : Sutrisno Budiharto

http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=20&dn=20081230023651